Militer Myanmar Kukuh Menolak Akses Utusan Khusus

0 Comments

militer-myanmar

Militer Myanmar dengan tegas menolak akses utusan khusus ASEAN ke pertemuan dengan Aung San Suu Kyi

militer-myanmar

Militer Myanmar membela keputusannya untuk menolak akses utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menahan mantan pemimpin Aung San Suu Kyi.

Keputusan tersebut melawan tekanan internasional untuk mendesak militer agar mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati pada pertemuan para pemimpin ASEAN pada bulan April.

Wakil Sekretaris Jenderal Soe Win, wakil komandan junta yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Suu Kyi pada Februari 2021, mengatakan mengizinkan orang asing mengakses seseorang yang didakwa melakukan kejahatan bertentangan dengan hukum domestik Myanmar.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Tolak Temui Utusan ASEAN dengan Aung San Suu Kyi

Baca juga: Tolak Akui Junta Militer Myanmar, Sekjen PBB Tunda Pertemuan dengan ASEAN

“Saya kira tidak ada negara yang mengizinkan siapa pun untuk melakukan sesuatu di luar hukum yang ada,” kata Soe Win dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah.

Pernyataan Soe Win menyusul KTT ASEAN pekan lalu, yang tidak dihadiri Myanmar sebagai protes atas pengusiran pemimpin junta Min Aung Hlaing dari KTT karena gagal mematuhi perjanjian damai.

Myanmar dikatakan melanggar prinsip konsensus dan non-intervensi ASEAN dan menolak mengirim perwakilan apolitis.

Soe Win membantah tuduhan ketidakpatuhan, mengatakan kesepakatan dengan ASEAN tergantung pada urusan internal Myanmar saat ini, dengan akses utusan khusus ke negara itu didasarkan pada stabilitas internal.

Bantahan Soe Win disampaikan dalam rapat virtual auditor ASEAN. Dia mengatakan tuntutan yang diajukan Myanmar pada KTT pekan lalu mencurigakan dan melanggar citra solidaritas ASEAN.

Myanmar telah dilumpuhkan oleh protes, pemogokan dan kekerasan sejak kudeta. Junta berjuang untuk pemerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak dari etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebut teroris.

Menurut kelompok pengawasan lokal yang dikutip oleh PBB, lebih dari 1200 warga sipil tewas dalam aksi melawan pasukan keamanan. (jpg / fajar)

Sumber :